IMPLEMENTASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP): PENDELEGASIAN KEWENANGAN SETENGAH HATI (Studi terhadap Penyelenggaraan PTSP di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuwangi)

Fatah Hidayat, Sutomo Sutomo, Bagus Sigit Sunarko

Abstract


Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan mengapa intensi yang kuat untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif di Kabupaten Banyuwangi ternyata masih belum berhasil dengan baik. Artikel ini didasarkan pada penelitian yang menggunakan model deskriptif kualitatif. Data penelitian diperoleh dari wawancara mendalam dengan informan dan sumber data lain yang bersifat sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sudah dibentuk Badan Pelayanan Perizinan Terpadu di Banyuwangi akan tetapi proses perizinan yang dilaksanakan belum sepenuhnya efektif dan efisien. Kajian ini juga menemukan bahwa pendelegasikan kewenangan dalam perizinan dan non perizinan masih belum dilaksanakan dengan sepenuhnya. Artikel ini berkesimpulan bahwa dalam upaya untuk mencapai tujuan kebijakan PelayananTerpadu Satu Pintu, pembentukan institusi yang bertanggung jawab sebagai penyelenggara adalah langkah awal yang penting. Selanjutnya keberhasilan tujuan kebijakan akan sangat bergantung pada komitmen bupati dalam mendelegasikan wewenang yang dimilikinya kepada institusi pelaksana. 

Kata-kata kunci: pelayanan terpadu satu pintu, badan pelayanan perizinan terpadu, pendelegasian kewenangan, dan kemauan politik.

 

Abstract

The main purpose of this article is to examine why strong intention to create a conducive business atmosfer in Banuwangi regency has not been successful yet. This article is based on a qualitative descriptive research method. The data for the research was obtained from personal in-depth interviews with informants and secondary data sources. The findings show although the Integrated Licensing Service Agency has been established but the licensing process is not yet fully effective and efficient. The study also found the policy of the delegation of authority in licensing and non licensing has not been fully implemented. It concludes that in the effort to achieve the policy objectives of one-stop integrated service, the establishment of institution which responsible to the management is an important step. Furthermore, the success of the policy objectives will depend on the political will of the regent.

Keywords: one-stop integrated service, integrated licensing service agency, the delegation of authority, political will


Full Text:

PDF

References


Agustino, Leo. 2006. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.

---------, 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.

---------, 2014. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.

Badudu, J. S. dan Zain, Sutan Mohammad. 2001. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Baedhowi. 2004. Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan: Studi Kasus di Kabupaten Kendal dan Kota Surakarta. Disertasi Departemen Ilmu Administrasi FISIP Universitas Indonesia. Jakarta.

Barata, Atep Adya. 2003. Dasar-Dasar Pelayanan Prima. Jakarta: Elex Media Kom¬putindo.

Edwards III, George C.2004. Implementing Public Policy. Congresinal. Quartely Press.

Faisal, Sanapiah. 1990. Penelitian Kualitatif (Dasar-Dasar dan Aplikasi). Malang: YA3.

Grindle, Merilee S. 1994. Politics and Policy Implementation in The Third World. New Jersey: Princnton University Press.

Islamy, Irfan. 2009. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.

Keban, Yeremias T. 2007. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik. Jogjakarta: Gava Media.

Marzali, Amri. 2012. Antropologi dan Kebijakan Publik. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Mazmanian, Daniel A. dan Paul A. Sabatier. 2006. Implementation and Public Policy. USA: Scott Foresman and Company.

Miles, Matthew B. dan Huberman, A. Michel.1997. Analisa Data Kualitatif. Terjemahan Tjetjep Rohidi. Jakarta: UI Press.

Moleong, Lexy. 2002. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Moenir, H.A.S. 1995. Pelayanan Umum di Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara.

Mulyadi, Deddy. 2015. Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik. Bandung: Alfabeta.

Mulyana, Deddy.2002. Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya. Bandung: Rosdakarya.

..............., 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Rosdakarya.

Nakamura, Robert T. dan Smallwood, Frank. 1980. The Politics of Policy Implementasi. New York: St. Martin.

Nasution, S. 1996. Metode Penelitian Naturalistik. Bandung: Tarsito.

Nugraha, Nanang. 2013. Model Kewenangan Wakil Kepala Daerah dalam Pemerintahan Daerah. Bandung: Refika Aditama.

Nugroho, Riant. 2004. Kebijakan Publik. Jakarta: Gava Media.

Nurcholis, Hanif. 2005. Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Jakarta: Grasindo.

Pasolong, Harbani. 2008. Kepemimpinan Birokrasi. Bandung: Alfabeta.

Purwanto, E.A. dan Sulistyastuti, D.R. 2012. Implementasi Kebijakan Publik (Konsep dan Aplikasinya di Indonesia). Jakarta: Gava Media.

Quade, E. E. 1999. Analysis for Public Decisions. New York: Elsevier.

Ratminto dan Winarsi, Apik Septi. 2008. Manajemen Pelayanan (Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen’s Charter dan Standar Pelayanan Minimal). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ripley, Randall B. dan Franklin, Grace A. 2006. Policy Implementation and Bureaucracy (Second Edition). Chicago Illinois: The Dorsey Press.

Sa’ban, Azhar L.M. 2014. Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Baubau dalam Perspektif Good Governance Tahun 2012. Journal of Governance And Public Policy.

Saniadi, Kurnia. 2008. Analisis Kinerja Kantor Pelayanan Terpadu dan Perizinan Kabupaten Grobogan. Tesis.Semarang.

Sampara, Kotler. 2000. Manajemen Kualitas Pelayanan. Jakarta: STIA-LAN Press.

Sedarmayanti. 2013. Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi dan Kepemimpinan Masa Depan. Bandung: Refika Aditama.

Sianipar. 1998. Manajemen Pelayanan Masyarakat. Jakarta: LAN.

Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta.

Subarsono, A.G. 2013. Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Suharno. 2009. Kajian Inovasi Kecamatan sebagai Organisasi Publik. Laporan Penelitian Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan LPPM-IPB dan DRSP-USAID.

Suwardi. 2011. Kualitas Pelayanan Perizinan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah. Skripsi. Surakarta.

Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003. Implementasi Kebijakan Publik. Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI.

Tachan. 2006. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: AIPI Bandung dan Puslit KP2W Lembaga Penelitian UNPAD.

Wahab, Solichin Abdul. 2004. Analisis Kebijakan (dari Formulasike Implementasi Kebijakan). Jakarta: Bumi Aksara.

----------, 2006. Analisis Kebijakan (dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan). Jakarta: Bumi Aksara.

-----------, 2008. Analisis Kebijakan (dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan). Jakarta: Bumi Aksara.

-----------, 2014. Analisis Kebijakan (dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik). Jakarta: Bumi Aksara.

Wibawa, Samodra. 1999. Kebijakan Publik. Jakarta: Intermedia.

Winarno, Budi. 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik.Yogyakarta: Media Pressindo.

---------, 2005. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pressindo.




DOI: https://doi.org/10.32528/politico.v18i1.1377

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 POLITICO

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

View My Stats