Pemerintahan Yang Baik (Good governance): Peningkatan Kompetensi Birokrasi Sebagai Upaya Efektifitas Pelayanan Publik

Abstract

Pemerintahan yang baik (good governance) berkaitan dengan konsep negara demokrasi. Pemerintahan dikatakan demokratis manakala dalam penyelenggaraan pemerintahan melibatkan rakyat, melibatkan banyak unit politik, dan transparan. Penyelenggaraan pemerintahan pada dasarnya berorientasi pada tiga elemen utama, yakni pemerintah atau negara (state), sektor swasta (private sector), dan masyarakat (society) dan dua elemen tambahan yaitu lembaga legislatif dan kalangan perguruan tinggi. Peningkatan kompetensi birokrasi diperlukan sebagai upaya untuk memberikan pelayanan yang efektif kepada masyarakat. Dalam hal ini terdapat lima karakteristik kompetensi yaitu: 1. Motif; 2. Karakteristik Pribadi; 3. Konsep Diri dan Nilai-nilai; 4. Pengetahuan; dan 5. Keterampilan, dimana ke lima karakteristik kompetensi ini juga dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Efektifitas pelayanan publik diperlukan sebagai gambaran sejauhmana organisasi telah mencapai tujuan-tujuannya melalui lima kriteria dalam pengukuran efektivitas yaitu produktivitas, kemampuan adaptasi atau fleksibilitas, kepuasan kerja, kemampuan berlaba dan pencarian sumber daya. Tingkat pelayanan dan derajat kepuasan masyarakat merupakan salah satu tolok ukur efektivitas. Terdapat lima hal yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik yaitu: 1. Kuatnya Posisi Tawar Pengguna Jasa Pelayanan; 2. Berfungsinya Mekanisme ‘Voice”; 3. Pembentukan Birokrat yang Berorientasi Pelayanan; 4. Pengembangan Kultur Pelayanan; dan 5. Pembangunan Sistem Pelayanan yang Mengutamakan Kepentingan Masyarakat.

Kata kunci: good governance, kompetensi birokrasi, efektifitas pelayanan publik.