STRATEGI PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER DALAM UPAYA MEREVITALISASI PROGRAM DESA SIAGA

Baktiawan Nusanto

Abstract


Pengembangan desa siaga merupakan salah satu strategi dalam mewujudkan Indonesia sehat. Pada akhir tahun 2010 ditargetkan seluruh desa yangada di Indonesia sudah menjadi Desa Siaga. Desa Siaga merupakan gambaran masyarakat yang sadar, mau dan mampu untuk mencegah dan mengatasi berbagai ancaman terhadap kesehatan masyarakat seperti kurang gizi, penyakit menular, kejadianbencana, kecelakaan, dan lain-lain. Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga diatur dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 564/Menkes/SK/VIII/2006. Inti kegiatan desa siaga adalah memberdayakan masyarakat agar mau dan mampu untuk hidup sehat. Oleh karena itu, dalam pengembangan desa siaga diperlukan langkah-langkah pendekatan edukatif, yaitu upaya mendampingi (menfasilitasi) masyarakat untuk menjalani proses pembelajaran yang berupa proses pemecahan masalah-masalah kesehatan yang dihadapinya melalui upaya-upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) sebagai embrio atau titik awal pengembangan menuju desa siaga. Program Desa Siaga merupakan tindak lanjut dari amanat Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dalam UU tersebut kesehatan harus ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi serta setiap orang berhak atas kesehatan dan setiap orang berhak dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan, Namun di samping itu, setiap orang juga tidak luput dari kewajiban - kewajiban di bidang kesehatan. Pelaksanaan Desa Siaga di Kabupaten Jember masih dalam tahap proses, sehingga perlu adanya strategi percepatan dan revitalisasi terutama bagi Desa Siaga yang masih pada tahap pratama, dengan juga tidak melupakan tahapan – tahapan lanjutan seperti, tahapan madya, purnama dan siaga mandiri. Untuk meneropong hal tersebut peneliti mengambil topik penelitian.
Key Word : Strategi, Pemerintah, Kabupaten, Revitalisasi, Desa Siaga.

References


Arikunto S, 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta : Rineka Cipta. Hal. 130; 168 – 214

Asshidiqie, Jimly. Islam dan Kedaulatan Rakyat. Jakarta : Gemani Insani Press, 1995.

Azhary, Muhammad Tahir. Negara Hukum. Jakarta : Bulan Bintang, 1992

Budiarto, E. 2002. Biostatistika Untuk Kedokteran dan Kesehatan Masyarakat. Jakarta : EGC. Hal. 29 – 31.

Budiardjo, Miriam. Dasar-dasar Ilmu Politik Jakarta : Gramedia, 1992

Denhardt, Janet V. dan Robert B. Denhardt. 2003. The New Public Service: Serving, not Steering. Armonk, New York: M.E Sharpe.

Denhardt, Robert B. dan Janet V. Denhardt. 2000. “The New Public Service: Service Rather than Steering”. Public Administration Review 60 (6).

Denhardt, Robert B. dan Janet V. Denhardt. 2003. “The New Public Service: An Approach to Reform”. International Review of Public Administration 8 (1).

Departemen kesehatan RI, 2007. Kurikulum dan Modul Pelatihan Bidan Poskesdes dalam Pengembangan Desa Siaga. Jakarta. Hal. 2 – 53

Departemen kesehatan RI, 2009. Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan. Jakarta.

http://www.depkes.go.id/downloads/dak_09/jdak09_new.pdf.

Departemen Pendidikan Nasional, 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Ketiga. Jakarta. Hal. 1099

Dinas Kesehatan Kota Madiun, 2007. Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga Kota Madiun. Madiun. Hal. 13 – 27

Dinas Kesehatan Kota Madiun, 2007. Pedoman Operasional Pengembangan Desa Siaga Bagi Petugas Kesehatan Kota Madiun. Madiun. Hal.1 – 28

Dinas Kesehatan Kota Madiun, 2007. Buku Pegangan Kader Desa Siaga Kota Madiun. Madiun. Hal. 1 – 54

Dinas Kesehatan Kab. Sragen, 2008. Buku Paket Pelatihan Kader Kesehatan dan Tokoh Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Siaga. Sragen. Hal. 1 – 3

Dinas Kesehatan Kab. Sragen, 2009. Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen.. Hal. 4 – 35

Dinas Kesehatan Kab. Sragen, 2010. http://www.sragen.go.id/. Sumber: Sragen

Dalam Angka Tahun 2008/ Buku PDRB Kab. Sragen Tahun 2009.

Effendy N., 2000. Dasar – Dasar Keperawatan Kesehatan Masyarakat Edisi 2. Jakarta: EGC. Hal. 24 – 30

Gaffar, Afan, 1995, “Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan”, Prisma 4, April 1995.

Gie, The Liang,S, 1968, SejarahPertumbuhanPemerintah Daerah di Indonesia, jilid I. Jakarta : GunungAgung

Hidayat A.A., 2009. Riset Keperawatan dan Teknik Penulisan Ilmiah. Jakarta : Salemba Medika. Hal. 34 – 40

Hanif Nurcholish, 2005, Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta

Hisrich, R dan Peters, M. 2000. Entrepreneurship. 4th edition. Singapore: McGraw-Hill Companies, Inc.

Hunter, A.S.et.al. 2003. A Psychological model of Entrepreneurial Behaviour. Journal of The Academy Business and Economics,April 2003, 5-10.

Huntington, Samuel.P(1995), Gelombang Demokratisasi Ketiga, Jakarta: PT Intermasa Press

Irfan Islami, 2004, Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara, Bumi Aksara, Jakarta.

Joko Purwono, 1989, Analisis Kebijakan Publik : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, Bumi Aksara, Jakarta.

Kuntjoro-Jakti, Dorodjatun, 1980, “Birokrasi di Dunia Ketiga: Alat Rakyat, Alat Penguasa, atau Penguasa?”, Prisma, 10 Oktober 1980.

Keban, Yeremias T. 2004. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu (Edisi Pertama). Yogyakarta: Gava Media.

Mas Roro Lilik Ekowati, 2005, Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan atau Program, Pustaka Citra, Surakarta.

Menteri Kesehatan RI, 2008. Peraturan Menteri Kesehatan No. 741/ MENKES/PER/VII/2008.

Moleong L.J., 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya. Hal. 178 – 179

Nursalam, 2003. Konsep Dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu

Keperawatan. Jakarta : Salemba Medika. Hal. 92-120

Notoatmodjo S, 2002. Metodologi Penelitian Kesehatan. Jakarta : Rineka Cipta.

Hal. 84 – 92

Notoatmodjo S, 2007. Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku. Jakarta : Rineka

Cipta. Hal. 139 – 147

Osborne, David dan Ted Gaebler. 2003. Reinventing Government (Mewirausahakan Birokrasi): Sepuluh Prinsip untuk Mewujudkan Pemerintahan Wirausaha. Jakarta

Osborne, David and Peter Plastrik, 1992, Banishing Bureaucracy, New York: Addison-Wesley Publishing Company, Inc.

Osborne, David dan Peter Plastrik. 2001. Memangkas Birokrasi: Lima StrategiMenuju Pemerintahan Wirausaha. Jakarta: PPM.

Pasalong, Harbani. 2007. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.

Retna E.A. dan Rismintasri S., 2009. Asuhan Kebidanan Komunitas. Yogyakarta :Mulya Medika. Hal. 129 – 136; 148

Ritzer, George (editor). 2005. Encyclopedia of Social Theory (Volume 2). Thousand Oaks, California: Sage Publication.

Riant Nugroho, 2004, Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi, Edisi Kedua, Gramedia, Jakarta.

Solichin Abdul Wahab, 1997, Public Policy : Pengertian Pokok Untuk Memahami dan Analisis Kebijakan Pemerintah, Airlangga University Press, Surabaya.

Salmon, Charles T. 1989. “Campaigns for Social Improvement: An Overview of Values, ationales, and Impacts”. Dalam Charles T. Salmon ed., Information Campaigns: Balancing Social Values and Social Change. Newbury Park, California: Sage Publication.

Suryono, Agus, 2005. Ekonomi Politik Pembangunan, Malang: Brawijaya

Sugiyono, 2008. Statistika Untuk Penelitian. Bandung : Alfabeta.

Suryabrata S., 2006. Psikologi Kepribadian. Jakarta : Rajawali. Hal. 72

Sobur A., 2003. Psikologi Umum. Bandung : CV. Pustaka Setia. Hal. 316 – 317

Sopiyudin M.D., 2009. Statistik untuk Kedokteran dan Kesehatan. Edisi 4.Jakarta : Salemba Medika. Hal. 121-128

Syafrudin dan Hamidah, 2009. Kebidanan Komunitas. Jakarta: EGC. Hal. 194 –207

Taufiqurrahman M.A., 2008. Pengantar Metodologi Penelitian Untuk Ilmu Kesehatan. Surakarta: LPP UNS dan UNS Press. Hal. 71 – 75

Thoha, Miftah. 1996. Birokrasi Indonesia dalam Era Globalisasi, Jakarta: PD Batang Gadis.

Tjokrowinoto, Moeljarto. 1996. “Perkembangan Mutakhir Ilmu Administrasi Negara”. Teori-teori Politik Dewasa Ini. Penyunting: Miriam Budiardjo dan Tri Nuke Pudjiastuti. Jakarta: Rajawali Pers.

Tinic, Serra A. 1997. “United Colors and United Meanings: Benetton and Commodification of Social Issues”. DalamJournal of Communication Vol. 47 No 3. Spring. Austin, Texas: International Communication Association.

Wibowo, EkoWaskito, 2005.

United Nations, ESCAP, PBB Web Site/Website PBB Locator, Proverty and Development Division, Good Governance,

Activities/Ongoing/gg/governance.asp, 28/05/2010

United Nations, ESCAP, PBB Web Site/Website PBB Locator, Proverty and Development Division, Good Governance, Activities/Ongoing/gg/governance.asp, 28/05/2010

United Nations, ESCAP, PBB Web Site/Website PBB Locator, Proverty and Development Division, Good Governance, Activities/Ongoing/gg/governance.asp, 28/05/2010

Utarini A., 2004. Metode Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: UGM Pers. Hal. 2

United Nations, ESCAP, PBB Web Site/Website PBB Locator, Proverty and Development Division, Good Governance,

Zulkifli, 2003. Posyandu dan Kader Kesehatan.


slot gacor slot gacor hari ini slot gacor 2025 demo slot pg slot gacor slot gacor