PELAYANAN PUBLIK OLEH UNIT PENYELENGGARA SYARIAH KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER

Abstract

Peran utama pemerintah adalah memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Salah satu bentuk pelayanan yang sangat penting dan perlu mendapatkan perhatian khusus adalah pelayanan yang diselenggarakan oleh Unit Penyelenggara Syariah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember dengan tugas pelayanan, bimbingan tekhnis dan pembinaan serta pengelolaan data dan informasi di bidang pembinaan syariah, paham keagamaan, hisab rukyat, dan penyumpahan keagamaan serta pemberdayaan zakat dan wakaf. Berbagai konflik antar paham keagamaan sunni dan syi’ah di Kecamatan Puger, faham sunni salafi dengan sunni Nahdlatul Ulama’ di Kecamatan Sumbersari, kasus faham sunni Nahdlatul Ulama’ Kencong dengan faham Pengamal Wahidiyah Jember, kasus faham sunni Robbani dengan faham sunni Nahdlotul Ulama’ di Kecamatan Sumbersari, dan masih banyak lagi kasus serupa. Belum lagi kasus perbedaan memulai dan mengakhiri puasa, beridul fitri dan beridul adha ,jadwal shalat dan imsakiyah yang masih beragam, pengelolaan zakat dan wakaf belum sesuai ajaran syariah. Tujuan Penelitian ini adalah mengetahui bagaimana pelayanan publik oleh Unit Penyelenggara Syariah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember, dalam menerapkan prinsip pelayanan publik mencakup bidang zakat, wakaf, hisab rukyat, serta pembinaan syariah, faham keagamaan dan penyumpahan.Untuk mendapatkan data penelitian dilakukan pengumpulan data (data colection) dengan melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis melalui teknis data display dan conclusion drawing/ verification, maka diperoleh hasil penelitian bahwa pelayanan publik oleh Unit Penyelenggara Syariah di bidang zakat secara umum sudah sesuai prinsip-prinsip pelayanan publik dengan baik dan benar, hanya saja dalam pelayanan UPZ belum optimal, dan BAZNAS belum terbentuk di Kabupaten Jember, di bidang wakaf sudah sesuai prinsip-prinsip pelayanan publik dengan baik dan benar, hanya saja dalam hal bantuan sertifikasi tanah wakaf belum optimal dan BWI (Badan Wakaf Indonesia) yang merupakan amanat Undang-Undang Wakaf belum terbentuk di Kabupaten Jember, di bidang hisab dan rukyat sudah sesuai prinsip- prinsip pelayanan publik dengan baik dan benar, dan bidang pembinaan syariah, faham agama dan penyumpahan sudah sesuai prinsip-prinsip pelayanan publik dengan baik dan benar.

Kata Kunci : Pelayanan Publik, Penyelenggara Syariah, Kementerian Agama