Peran Anggota DPRD Perempuan Dalam Pembahasan Raperda Perlindungan Lahan Pertanian di Kabupaten Jember Periode 2014-2019

Abstract

Pembahasan tentang raperda perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan menyangkut hal yang bersifat khusus dan teknis. Materi raperda perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan bersifat khusus yakni terkait dengan perlindungan lahan pertanian dan karenanya  membutuhkan pemahaman spesifik yang bahkan  tidak seluruh anggota dewan  memilikinya. Selain itu ada syarat teknis  yaitu syarat adanya  luasan lahan pertanian dalam jumlah tertentu. Akibatnya meskipun para perempuan anggota DPRD memiliki kedudukan sebagai sekretaris ataupun bendahara dan sebagai wakil ketua tidak cukup berpengaruh. Karena raperda yang telah disusun harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan gubernur. Jika gubernur masih belum menyetujui karena syarat teknis belum terpenuhi maka penetapan akan ditangguhkan.