Audit Kinerja Sektor Publik dan Pengawasan Fungsional Terhadap Akuntabilitas Publik Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Bondowoso

Arik Susbiyani

Sari


This  study  aimed  to  examine:  1)  The effect of performance audit  to  support  public  accountability  on  Bondowoso  government 2) The  effect  of  functional  supervision  to  support  public  accountability  on  Bondowoso  government. This type of research that is classified as causative research. The population in this study is SKPD Bondowoso. The selection of the sample with total sampling method. The data used in this study in the form of primary data. Data collection techniques with survey techniques by distributing questionnaires to each head and the entire head of the SKPD.The research proves that  performance of audit and functional Supervision significant and positive impact on public accountability. In  this study   suggested:  1)  For  a functional  regulatory authorities  in order to  continue to  perform its role  in overseeing the optimal and better  . 2) In the next study  can add variables that affect other Public Accountability such as eksternal control, and supervision of DPRD, Audit performance and Auditor independency .

Keywords: performance audit, functional supervision, public accountability


Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Arikunto, Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.

Bastian, Indra. 2007. Audit Sektor Publik. Jakarta : Salemba Empat.

Baswir, Revrisond. 2005. Akuntansi Pemerintahan Indonesia. Jogjakarta: BPFE

Halim, Abdul dan Theresia. 2010. Manajemen Keuangan Daerah Pengelolaan Yogyakarta : UPP STIM YKPN.

Halim, Abdul dan Theresia. 2007. Manajemen Keuangan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah Edisi kedua. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.

Hudana, Revy Septhian. 2011. Pengaruh Audit Kinerja Sektor Publik dan Indepedensi Auditor terhadap Akuntabilitas Publik. Skripsi. UNIKOM. Bandung

Husen, La Ode. 2004. Hubungan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat dengan Badan Pengawas Keuangan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Jakarta: CV. Utomo.

Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan.

Imam Ghozali. 2007. Aplikasi Analisis Multilavare dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Jones, Rowan and Pendle Bury. 2003. Public Sector Accounting. 4th Edition. London: Prentice Hall.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Laporan Hasil Pemeriksaan 2011 atas Laporan Keuangan Daerah Kota Bondowoso Tahun Anggaran 2012.

Mahmudi. 2007. Manajemen Kinerja Sektor Publik.. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.

Mahsun, Mohamad. 2006. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta : BPFE.

Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.

Mahmudi. 2015. Manajemen Kinerja Sektor Publik.. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.

Mahsun, Mohamad. ‒. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta :

BPFE.

Mardiasmo. 2011. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi. Yogyakarta.

Mulyana, Budi. 2006. Pengaruh Penyajian Neraca Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan daerah,. Jurnal Akuntansi pemerintah Vol 2, No.1. Jakarta.

Narimawati, Umi. 2015. Riset Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Agung Media.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 tahun 2009. Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 23 tahun 222007 tentang Pedoman Tata cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Melalui (www.google.com) [06/06/2013]

Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah. Melalui (www.google.com) [09/12/2012]

Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Melalui (www.google.com) [11/11/2012]

Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Melalui (www.google.com) [06/06/2013]

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Keuangan Daerah Edisi kedua.Negara.

Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Rahayu, Cici. 2011. Pengaruh Audit kinerja Sektor Publik dan Pengawasan fungsional terhadap Akuntabilitas Publik. Skripsi. UNIKOM. Bandung.

Rai, I Gusti Agung. 2008. Audit Kinerja Sektor Publik. Jakarta : Salemba Empat.

Sadeli, Dadang. 2008. Profesionalitas Aparat Pengawasan Fungsional Intern Terhadap Pelaksanaan Audit Pemerintahan dan Implikasinya Kepada Akuntabilitas Keuangan Instansi Pemerintah Daerah. UPI. Vol. 10, No. 2. Agustus. Hlm. 101-111.

Supardi, Deddy. Wiarty, Sheirly. 2009. Peranan Audit Kinerja dalam Akuntabilitas. UNIKOM. Vol. I, No. 2. April. Hlm. 77-94.

Tuanakotta,2007, Association of Certified Fraud Examiners (ACFE).Amerika Serikat.

Tuasikal, Askam. 2008. Pengaruh Pengawasan, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan dan Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Unit Satuan Kerja Pemerintah Daerah. Universitas Pattimura Ambon. Vol. 10, No. 1.Juni. Hlm. 66-88.

Ulum, Ihyaul. 2009. Audit Sektor Publik Suatu Pengantar. Jakarta : Bumi Aksara.

Uma Sekaran. 2006. Metodologi Penelitian untuk Bisnis. Jakarta: Salemba Empat. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Melalui (www.google.com) [11/11/2012]

UU No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

UU No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Melalui (www.google.com) [11/11/2012]

UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Melalui (www.google.com) [11/11/2012]

UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi public. Melalui (www.google.com) [11/11/2012]

Wasistiono, Sadu. 2010. Pengelolaan Keuangan Dan aset Daerah. Bandung : Fokusmedia.

Wilopo. 2001. “Faktor-faktor yang Menentukan Kualitas Audit pada Sektor Publik/Pemerintah”. Ventura. STIE Perbanas Surabaya. Vol. 4 No. 1. Juni. pp. 27 – 32.


Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.