Implementasi Kebijakan Efektif dan Komunikasi PublikMenuju Masyarakat Partisipatif

Abstract

Paradigma good governance, menyasar tiga pilar. Sasaran-sasaran itu adalah sektor pemerintah, swasta (corporate) dan masyarakat sipil. Pihak pemerintah dituntut untuk dikelola dengan baik, dalam implementasi aktifitas-aktifitas kebijakan seperti halnya perencanaan, implementasi, perilaku birokrat pelaksana, dan struktur birokrasi. Semua itu dituntut harus dapat mencerminkan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, responsif, efisien dan efektif dan menjunjung supremasi hukum, keadilan/kesetaraan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Seperti itu juga tuntutan terhadap sektor swasta. Sasaran yang lain, adalah masyarakat sipil. Masyarakat dituntut bukan sekedar menjadi obyek pembangunan, namun lebih dari itu harapan pada adanya masyarakat yang aktif menjadi pelaku dalam proses pembangunan adalah hal penting. Partisipasi masyarakat pada proses
perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, evaluasi pembangunan dan managemen public goods oleh pihak wasta, akan mendorong terlaksananya prinsip-prinsip good governance. Sejauh ini, upaya kuratif mencegah pelanggaran adalah melalui pengusutan, penyelidikan, penuntutan, dan peradilan yang diterapkan pada sektor pemerintah dan pelaku usaha. Namun, bagaimana upaya untuk medorong masyarakat agar berpartisipasi?
Penumbuhan semangat berpartisipasi, tampaknya, selain, berdasar pada pemikiran tentang saluran partisipasi yang sempit atau ter tutup, juga berdasar pada komunikasi publik yang efektif. Komunikasi antar organisasi atau komunikasi massa, merupakan sarana tepat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, supaya masyarakat memahami apa yang seharusnya dilakukan.

Key words : good governance, implementasi kebijakan efektif, komunikasi publik