Implementasi Good governance Dalam Bidang Administrasi Desa

Heriyansyah Futra dan Itok Wicaksono dan Itok Wicaksono

Sari


Semangat reformasi telah mewarnai pendayagunaan aparatur negara dengan tuntutan untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpanduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance dalam bidang Administrasi pemerintahan Desa. Implementasi Good governance adalah merupakan kebutuhan mutlak mayoritas rakyat demi terciptanya suatu Sistem Politik Pemerintahan yang lebih berpihak kepada kepentingan rakyat sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi secara universal. Tak dipungkiri kehadiran good governance cukup revolusioner dalam kancah ilmu sosial. Governance adalah sebuah proses berinteraksinya berbagai elemen (dipersempit dalam tiga aktor yaitu, negara, masyarakat dan bisnis) utamanya dalam pengelolah sektor-sektor yang menjadi hak publik. Good governance sebagai norma pemerintahan, adalah suatu sasaran yang akan dituju dan diwujudkan dalam pelaksanaan pemerintahan yang baik dan asas-asas umum pemeritahan yang layak sebagai norma mengikat serta serta menuntun pemerintah dalam mewujudkan good governance. Terselenggaranya pelayanan publik yang baik, memberikan indikasi membaik kinerja manajemen pemerintahan, disisi lain menujukan adanya perubahan pola pikir yang berpengaruh terhadap perubahan yang lebih baik terhadap sikap mental dan perilaku aparat pemerintahan yang beriorentasi pada pelayanan publik
Kata kunci: Good governance Administrasi Pemerintahan


Referensi


Badudu, J.S. dan Sutan Muhammad Zain. 2001. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Dwipayana, Ari, dkk. 2003. Membangun Good governance Di Desa. Yogyakarta: IRE Press.

Dwiyanto, Agus. 2005. Mewujudkan Good governance Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gajahmada University Press.

Ismawan, Indra. 2002. Ranjau-Ranjau Otonomi Daerah. Jakarta: Pondok Edukasi.

Juliartha, Edward. 2009. Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Trio Rimba Persada

Labolo, Muhadam. 2006. Memahami Ilmu Pemerintahan. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Miles, Matheaw B., dan Huberman A. Michael. 2007. Terjemahan Tjetjep Rohendi.Analisa Data Kualitatif. Jakarta: UI Press.

Nawawi. 1991. Metode Penelitian Bidang Sosial.Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Ndraha, Taliziduhu. 2003. Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) 1. Jakarta : PT. Rineka Cipta.

-------------------------. 2003. Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) 2. Jakarta : PT. Rineka Cipta.

-------------------------. 2005. Kybernologi Sebuah Rekonstruksi Ilmu Pemerintahan. Jakarta : PT. Rineka Cipta.

Nugroho D, Rian. 2004. Komunikasi Pemerintahan. Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.

Putra, Fadillah. 2009. Senjakala Good governance. Malang: Averroes Press.

Satori, Komariah, 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.

Sedarmayanti. 2007. Good governance dan Good Corporate Governance (Bagian Ketiga). Bandung: C.V Mandar Maju.

Sinambela, L.P. 2008. Reformasi Pelayanan Publiki, Teori, Kebijakan dan Implementasi. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitaf, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Suhadi Idup dan Desi Fernanda. 2005. Dasar-Dasar Good governance. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

Syafiie, Inu Kencana. 2000. Pengantar Ilmu Pemerintahan. Bandung : Refika Aditama

-----------------------------. 2003. Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia. Bandung : Refika Aditama

Syakrani & Syahriani. 2009. Implementasi Otonomi Daerah Dalam Prespektif Good governance. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Syukur, Abdullah. 1987. Studi Implementasin Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembanguna. Ujung Pandang: Persadi


Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.