Pentingnya Etika Administrasi Publik Dalam Pemberantasan Korupsi Pada Perilaku Birokrasi Publik

Abstract

Korupsi merupakan fenomena sosial yang hingga kini masih belum dapat diberantas oleh manusia secara maksimal. Korupsi pada dasarnya dapat terjadi kapan saja dan dimana saja menyentuh semua kalangan dalam masyarakat. Sebagaimana diketahui, birokrasi atau administrasi publik memiliki kewenangan bebas untuk bertindak (discretionary power atau freies ermessen) dalam rangka memberikan pelayanan umum (public service) serta menciptakan kesejahteraan masyarakat (bestuurzorg). Untuk ini, kepada birokrasi diberikan kekuasaan regulative, yakni tindakan hukum yang sah untuk mengatur kehidupan masyarakat melalui instrument yang disebut kebijakan publik (public policy). Adapun perilaku birokrasi atau pejabat publik, paling tidak dibentuk oleh 5 norma, yaitu norma jabatan, norma sosial, norma profesi, norma keluarga, serta norma-norma lainnya (hukum, kesopanan, kesusilaan). Norma atau etika jabatan mempelajari perbuatan pegawai negeri yang memegang jabatan tertentu yang berwenang untuk berbuat atau bertindak dalam kedudukannya sebagi unsur pemerintah (Bayu Suryaningrat, 1984:94). Keseluruhan norma di atas harus benar-benar dipahami oleh aparatur pemerintah dengan tidak memberikan bobot yang lebih dominan kepada salah satunya. Manakala terdapat keseimbangan antar norma-norma tersebut, diharapkan lapisan masyarakat membutuhkan pelayanan birokrasi yang lebih dibutuhkan adalah sikap keadilan dari para birokrat. Political wiil pemerintah untuk menciptakan sosok birokrasi yang memiliki perilaku terpuji dan telah dilaksanakan secara sistematis.
Keywords : etika administrasi publik, perilaku birokrasi publik