Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum

PENERAPAN DIVERSI TERHADAP TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Kasus Penetapan Diversi Nomor 8 Pen.Div/2024/PN Pmk jo. 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pmk)

2025-03-06T06:51:56+00:00

Abstrak

Tindakan kriminal pengeroyokan yang melibatkan anak dibawah umur menjadi salah satu masalah krusial dalam sistem keadilan bagi anak di Indonesia. Dalam ranah hukum, anak-anak kerap dianggap sebagai pelanggar yang harus menerima sanksi, tanpa mempertimbangkan faktor-faktor yang mendasari perilaku mereka. Hal ini berpotensi menimbulkan stigma negatif yang dapat menghambat perkembangan psikologis dan sosial mereka. Oleh karena itu, penerapan diversi sebagai alternatif penyelesaian hukum menjadi sangat relevan. Diversi, sebagai suatu proses yang bertujuan untuk mengalihkan penanganan tindak pidana anak dari jalur peradilan formal ke penyelesaian non-litigasi, merupakan pendekatan yang lebih humanis. Kajian per kasus Penetapan Diversi Nomor 8 Pen.Div/2024/PN Pmk jo. 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pmk Menggambarkan penerapan diversi dalam penanganan insiden pengeroyokan yang dilakukan oleh remaja. Dalam kejadian ini, proses diversi melibatkan berbagai pihak, termasuk pelaku, korban, dan keluarga masing-masing. Penerapan diversi juga sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif, di mana fokus utamanya adalah pemulihan dan rekonsiliasi, bukan hanya sekadar hukuman. Melalui penerapan pendekatan normatif legal, dapat ditarik kesimpulan bahwa penanganan aksi kejahatan melalui jalur pengadilan restoratif mampu mengakomodasi kepentingan berbagai pihak, termasuk korban, sebab mereka turut ambil bagian dalam Diversi,Tindak Pidana Pengeroyokan,Anakmenentukan hukuman bagi pelaku.

KAJIAN HUKUM RANCANGAN PERDA KABUPATEN PAMEKASAN TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

2025-03-06T06:52:11+00:00

Penanaman modal memiliki peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah, termasuk Kabupaten Pamekasan. Pemerintah Kabupaten Pamekasan telah menerapkan berbagai kebijakan untuk menarik investor, salah satunya adalah pemberian insentif dan kemudahan dalam berinvestasi. Artikel ini mengkaji aspek hukum pemberian insentif penanaman modal di Kabupaten Pamekasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Penelitian menggunakan pendekatan normatif dengan metode statute approach untuk menganalisis kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait pemberian insentif dengan regulasi yang lebih tinggi, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah. Hasil kajian menunjukkan bahwa Raperda tersebut telah sesuai secara substansi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, meskipun masih memerlukan penyempurnaan terkait sektor investasi yang berpotensi. Kesimpulan ini menegaskan pentingnya harmonisasi regulasi untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif di tingkat daerah

Implementasi Rehabilitasi Mental Bagi Anak Korban Kejahatan Seksual

2025-03-06T06:52:19+00:00

Abstrak

Anak korban kekerasan seksual mempunyai hak-hak yang diatur sebagaimana tertulis dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang harus dipenuhi oleh Penyidik, Pekerja Sosial, Penyuluh Masyarakat, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Jaksa Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat. Meski tidak ada kewajiban, namun demi kepentingan terbaik bagi anak. Adapun terhadap tindak pidana pencabulan dalam Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Jmr, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan hingga putusan pengadilan, anak belum mendapatkan perlindungan hukum berupa rehabilitasi. Jika dihubungkan dengan Teori Positivisme Austin dan Teori Progresif Rahardjo serta kebaruan hukum yang ingin dilakukan pemerintah agar lebih efektif dalam menangani permasalahan anak korban kekerasan seksual, maka akan dihasilkan 3 pertanyaan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, kasus, dan konsep dengan jenis penelitian yuridis normatif. Pemenuhan terkait rehabilitasi anak korban pelecehan seksual dalam Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Jmr masih belum terlaksana. Penyidik, Jaksa, dan Hakim hanya fokus mengadili tersangka. Hal ini pada dasarnya menurut Teori Positivisme dengan peraturan perundang-undangan, namun tidak dengan Teori Progresif yang tidak selalu mengacu pada peraturan perundang-undangan dan lebih mementingkan kepentingan masyarakat. Sehingga kedepannya perlu adanya kebaruan hukum terkait dengan kewajiban pemenuhan rehabilitasi mental bagi anak korban kekerasan seksual dan aparat penegak hukum lebih memperhatikan hak-hak anak korban kejahatan agar dapat mengembalikan kondisinya seperti semula.

Kata Kunci : Korban Anak ; Pemenuhan Rehabilitasi

TINJAUAN YURIDIS MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU) SEBAGAI DASAR PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

2025-03-06T06:52:33+00:00

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Kerja Sama Daerah memiliki tujuan untuk mempererat relasi baik dengan daerah-daerah lainnya maupun dengan pihak ketiga. Salah satu daerah yang melaksanakan Kerja Sama Daerah adalah Kabupaten Pamekasan. Dalam perjanjian yang sifatnya publik seperti halnya Perjanjian Kerja Sama Daerah, Memorandum of Understanding (MoU) merupakan tahapan yang harus disusun sebelum membuat Perjanjian Kerja Sama Daerah. Keharusan menyusun Memorandum of Understanding (MoU) ini diartikan sebagai syarat yang harus dipenuhi dalam menyelenggarakan kerja sama terutama dalam lingkup daerah.

Peran Ombudsman Dalam Pencegahan Maladministrasi Pelayanan Publik Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

2025-03-06T06:52:45+00:00

Studi ini menganalisis peran Ombudsman dalam mencegah terjadinya maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia, dengan mengacu pada prinsip Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) menggunakan pendekatan kualitatif. Melalui studi literatur dan analisis kasus, penelitian ini akan mengidentifikasi jenis-jenis maladministrasi yang sering terjadi, mekanisme penanganan pengaduan kepada Ombudsman, serta menganalisis dampak dari maladministrasi. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya maladministrasi dan upaya yang dapat dilakukan untuk mencegahnya.

Kata Kunci: Ombudsman, Maladministrasi, AAUPB.

Pengaturan Hukum Bagi Penggunaan Kendaraan Sepeda Listrik Di Jаlаn Rаya Yang Dikemudikan Oleh Anak Dibawah Umur

2025-03-06T06:52:53+00:00

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk dapat mengetahui pengaturan hukum bagi penggunaan kendaraan sepeda listrik di jаlаn rаya yang dikemudikan oleh anak dibawah umur. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normatif dan empiris. Penulis melakukan pendekatan peraturan-undangan dan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pengelompokan sepeda listrik menjadi kendaraan tidak bermotor ini hanyalah solusi sementara agar terjaganya kepastian hukum atas klasifikasi sepeda listrik dan kepastian bagi penggunanya. Hal ini adalah sebagai bentuk penghindaran dari kesimpangsiuran atas selubung hukum yang terjadi, khususnya mengenai kejelasan keberadaan dan klasifikasi sepeda listrik sebagai kendaraan tidak bermotor dan juga digunakan sebagai moda transportasi alternatif di Indonesia. Lebih dari itu, tidak adanya kepastian hukum mengenai klasifikasi sepeda listrik juga mengakibatkan kebingungan terhadap kepastian jalur penggunanya. Apa yang disampaikan oleh Radbruch didasarkan pada pandanganya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari peraturan-undangan.

Peran KUA Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini Perspektif Fungsionalisme Struktural

2025-05-14T12:09:48+00:00

Pernikahan dini merupakan fenomena sosial yang masih menjadi masalah di banyak daerah Indonesia, termasuk Kabupaten Bondowoso. Fenomena ini berdampak negatif terhadap aspek kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Artikel ini menganalisis peranan Kantor Urusan Agama (KUA) Grujugan dalam meminimalisir pernikahan dini dari perspektif fungsionalisme struktural, yang memandang KUA sebagai bagian dari struktur sosial yang memiliki fungsi penting dalam menjaga stabilitas dan keteraturan sosial. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa KUA Grujugan menjalankan peran strategis dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mencegah pernikahan dini, serta menghadapi berbagai tantangan yang berkaitan dengan faktor budaya dan ekonomi lokal. Dalam perspektif fungsionalisme struktural, KUA berfungsi sebagai agen yang menjaga keseimbangan masyarakat melalui pengaturan pernikahan yang lebih terstruktur.

Implementasi Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Terhadap Perkara Perdata Pengadilan Negeri Pamekasan

2025-03-06T06:53:47+00:00

E-Court merupakan layanan pengadilan secara elektronik yang mmeungkinkan para pihak beperkara secara online, yang mencakup e-Filing, e-Payment, e-Summons, serta e-Litigasi. Penelitian ini menilai implementasi asas peradilan yang sederhana, cepat, dan ringan melalui e-Court di Pengadilan Negeri Pamekasan. Terdapat keunggulan dan tantangan dalam penerapanyat, sehingga dibutuhkan optimalisasi agar lebih efisien di masa yang akan datan. Dengan Menggunakan metode penelitian empiris, dengan menggunakan pendekaran analisi yuridis dan Teknik observasi, wawancara dan studi dokumen.

URGENSI PENDAFTARAN TANAH UNTUK PERTAMA KALI GUNA MENJAMIN KEPASTIAN KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH

2025-03-06T06:56:20+00:00

Sistem pencatatan kepemilikan lahan di Indonesia memainkan peran vital dalam menjamin aspek legalitas kepemilikan properti. Hal ini menjadi esensial mengingat lahan merupakan aset fundamental dalam kehidupan sosial, serta kerap memicu perselisihan terkait hak kepemilikan dan penggunaannya. Studi ini mengeksplorasi kerangka legal terkait sistem pencatatan kepemilikan lahan di Indonesia dan mengevaluasi pentingnya proses registrasi awal untuk memberikan perlindungan hukum kepada pemilik properti. Melalui kajian yuridis normatif, studi ini menelaah berbagai instrumen hukum terkait pencatatan lahan, mencakup UUPA, PP 24/1997, serta PP 18/2021 yang mengatur tentang Pengelolaan, Hak Properti, Unit Apartemen, dan Sistem Registrasi Lahan. Pencatatan lahan secara sistematis dipandang krusial untuk meminimalisir konflik, memperkokoh status kepemilikan, dan menyediakan payung hukum bagi pemegang hak. Temuan riset mengindikasikan bahwa meski telah tersedia berbagai regulasi, akselerasi dan optimalisasi efisiensi dalam implementasi pencatatan lahan melalui program PTSL dan pemanfaatan sistem elektronik masih menjadi fokus pengembangan untuk mencapai jaminan legal yang lebih komprehensif bagi masyarakat.

Perlindungan Hukum Data Pribadi Nasabah Dalam Praktik Peer To Peer Lending Syariah Berbasis Teknologi (Perbandingan Hukum Antara Indonesia Dengan Singapura)

2025-03-06T06:56:27+00:00

One form of legal protection for customers is related to confidential information, namely in the filed of customer data protection. Since the implementation of Peer to Peer lending in providing services to customers, the regulation of customer protection in the field of personal daa protection has become something very important to study. The basic policy of Indonesian philosophy relating to this matter is matter is contained in our constitution, namely the Constitution of the Republic of Indonesia in article 34 paragraph (4) which provides the mandate that the Indonesian economy is organized based on economic democracy with the principles of toghetherness, efficiency, justice, sustainability, economic unity.The concept of ideal legal protection of customer personal data information in the future is viewed from a comparison of laws in the two countries. A regulatory formulation regarding the legal protection of customer personal data in Sharia Peer to Peer lending practice, analyzed based on a review of customer legal protection regulations based on banking laws and statutory regulations goversing Sharia Peer To Peer Lending. The urgency of regulating protection for customers in Sharia Peer to Peer lending practices in order to fulfill the state’s obligation in providing protection for citizens, especially protection of personal data of customer using Sharia Peer to Peer Lending, both in Indonesia and Singapore.

Keywords : Legal Protection, Sharia Peer to Peer Lending, Customer data.