TINJAUAN YURIDIS MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU) SEBAGAI DASAR PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

Safiratul Ummah

Abstract


Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Kerja Sama Daerah memiliki tujuan untuk mempererat relasi baik dengan daerah-daerah lainnya maupun dengan pihak ketiga. Salah satu daerah yang melaksanakan Kerja Sama Daerah adalah Kabupaten Pamekasan. Dalam perjanjian yang sifatnya publik seperti halnya Perjanjian Kerja Sama Daerah, Memorandum of Understanding (MoU) merupakan tahapan yang harus disusun sebelum membuat Perjanjian Kerja Sama Daerah. Keharusan menyusun Memorandum of Understanding (MoU) ini diartikan sebagai syarat yang harus dipenuhi dalam menyelenggarakan kerja sama terutama dalam lingkup daerah.


Keywords


Memorandum of Understanding (MoU), Kerja Sama Daerah, Perjanjian Kerja Sama

Full Text:

PDF

References


Peraturan Perundang-Undangan

Negeri, Menteri Dalam, “PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN DAN KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA,” 2020, 1–23

Pemerintah, Peraturan, “PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2018 TENTANG KERJA SAMA DAERAH,” 45, 2018, 6 https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/227389/peraturan-ojk-no-14pojk042022-tahun-2022

Buku

Marzuki, Peter Mahmud, “Penelitian Hukum , (: Kencana 2011), hlm.141. 38,” 38–43

Satriawan, Dewa Gede, Hukum Transaksi E-Commerce di Indonesia, ed. oleh Wasilatut Thoyyibah (Surabaya: CV. Jakad Publishing Surabaya, 2019)

Jurnal

Alattas, Muchammad Iqbal, KEDUDUKAN MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU) DALAM BERPERKARA DI PERSIDANGAN (Studi Putusan Nomor : 1681K/Pdt/2011 dan 101/Pdt.G/2013/PN.AB), 2017

Pratama, Gita Nanda, “KEKUATAN HUKUM MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ( MoU ) DALAM HUKUM PERJANJIAN DI INDONESIA,” 2, 424–41

Radianto, Imam, Anwar Setia, Pusat Penelitian, Dan Pengembangan, Pemerintahan Umum, Dan Kependudukan, et al., “Identifikasi pelaksanaan kerjasama daerah identification the implementation of regional cooperation,” 2013, 113–22

Rusdiana, Sai’da, Rizky Septiana, dan Septiana Widyaningtyas, “Kajian Yuridis Memorandum of Understanding Dalam Penyelenggaraan Perjanjian Kerjasama Daerah,” Mimbar Hukum, 31.28 (2019), 438–48

Setiyaningsih, Devi, Mahasiswa Fakultas, Hukum Universitas, Sebelas Maret, Ambar Budhisulistyawati, Dosen Fakultas, et al., “KEDUDUKAN DAN KEKUATAN HUKUM Memorandum of Understanding ( MoU ) SEBAGAI TAHAP PRAKONTRAK ( KAJIAN DARI SISI HUKUM PERIKATAN ),” VIII.2 (2020), 173–79

Vijayantera, I Wayan Agus, dan I Gusti Ngurah Anom, “Refleksi Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Memilih Memorandum of Understanding Sebagai Bentuk Landasan Kerjasama Institusi,” Jurnal Yusthima, 02.01 (2022), 11–28




DOI: https://doi.org/10.32528/faj.v22i2.23360

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2025 Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

View My Stats