POLITIK HUKUM KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945

Lutfian Ubaidillah

doi:10.32528/faj.v15i1.2078

POLITIK HUKUM KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945

Lutfian Ubaidillah

Abstract

Setelah perubahan UUD NRI 1945 maka mengenai kedudukan MPR berubah, kedaulatan rakyat tidak lagi di laksanakan oleh MPR dan MPR juga tidak merupakan lembaga tertinggi negara serta MPR tidak mempunyai kewenangan dalam membentuk garis-garis haluan negara, sehingga perubahan tersebut berdampak pula pada produk MPR yaitu ketetapan MPR sehingga dari masalah tersebutlah UUD NRI 1945 megamanatkan kepada MPR untuk melakukan peninjauan terhadap status hukum dan kedudukan TAP MPRS dan TAP MPR RI tahun 1996-2002 yang dimuat dalam TAP MPR RI No.1/MPR/2003

Keywords

Perubahan UUD !945, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Kedudukan Ketetapan MPR

Full Text:

PDF

References

Jimly Assididdiqi, Perihal Perundang-undangan, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.2010

Kelsen Hans, General Theory of Law And State. ( Teori umum tentang hukum dan negara) di terjemahkan oleh Raisul Muttaqienm. Bandung. Nusa Media, Bandung. 2010

Panduan Pemasyarakatan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Seketariat Jendral MPR RI, 2012. Jakarta.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 amandemen

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan

Undang-Undang No.22 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomer: 1/MPR/2003 Tentang Penninjauan Terhadaap Materi dan status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 196o sampai dengan tahun 2002

Ketetapan MPRS No.XX/MPRS/1966.Tentang Tata urutan perundang-undangan

Ketetapan MPR/No.III/MPR/2000 tentang Tata urutan perubahan kewenangan;

Dwi Putra Nugraha, TAP MPR dan Peraturan Lainnya dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan,http://ahok.org/berita/pemikiran/tap-mpr-dan-peraturan-lainnya-dalam-hierarki-peraturan-perundang-undangan

DOI: https://doi.org/10.32528/faj.v15i1.2078

Refbacks

There are currently no refbacks.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

View My Stats

Username
Password
Remember me